Denpasar, DenPost
Gubernur Bali Wayan Koster didampingiKepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, Wakil Ketua Tim Percepatan Kereta Api Bali Michael F. Umbas, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho, Direktur Utama BPD Bali Nyoman Sudharma, Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) I Ketut Widiana Karya, dan Kelompok Ahli Gubernur Bali, menerima kunjungan World Bank Group (Grup Bank Dunia) melalui Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste, Satu Kahkonen, di Jayasabha, Denpasar, Rabu (29/3/2023). Kedatangannya dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan internasional Gubernur Koster dengan Global Director, Infrastructure Finance, PPPs & Guarantees Global Practice World Bank, Imad N.Fakhoury, pada Rabu (15/3/2023) di Gedung World Bank Group, Washington, DC, Amerika Serikat (AS).
Kehadiran Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste World Bank Group, Satu Kahkonen, ini didampingi Operations Manager Indonesia dan Timor – Leste, Bolormaa Amgaabazar, ke Jayasabha, Denpasar, menjadi simbol bahwa kepemimpinan Gubernur Koster punya magnet yang kuat dengan lembaga internasional sekelas Bank Dunia dalam upaya mempercepat pembangunan Bali dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Hal itu khususnya di bidang sistem pertanian organik, Bali Mandiri Energi Bersih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, dan pengelolaan sampah berbasis sumber.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, Wakil Ketua Tim Percepatan Kereta Api Bali Michael F. Umbas, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho, Direktur Utama BPD Bali Nyoman Sudharma, Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) I Ketut Widiana Karya, dan Kelompok Ahli Gubernur Bali.
Di hadapan Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng, ini Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste World Bank Group, Satu Kahkonen, menyatakan bahwa kedatangannya ke Jayasabha bertujuan mengetahui lebih detail terkait bantuan yang diinginkan Pemprov Bali kepada Bank Dunia, menanyakan keinginan Pemprov Bali mengenai sektor apa saja yang mau di-eksplore untuk dibantu oleh World Bank Group, juga terkait kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan program mass transit, pengelolaan sampah berbasis sumber, sektor pertanian melalui sistem pertanian organik, dan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih melalui penerapan energi baru terbarukan.
Gubernur Koster menjelaskan beberapa program prioritas yang dirancang di Pemprov Bali berkaitan dengan infrastruktur dan transportasi ramah lingkungan yang sejalan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih serta KBLBB. Dengan demikian akan terwujud transportasi yang ramah lingkungan. Ada juga program yang sedang dirancang yakni kereta api LRT. Dari program tersebut, ada pula program yang belum terakomodir yaitu jalan lingkar Bali atau kereta lingkar Bali, pelabuhan dan dermaga untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan pariwisata di Bali. “Itu yang menjadi prioritas dan saya berharap kepada Bank Dunia agar mensupport program ini seperti halnya jalan by-pass dari Gianyar ke Kusamba, Klungkung, mendapat bantuan hibah dari Australia. Jadi program yang sangat—sangat prioritas tersebut ingin saya lanjutkan menjadi program infrastruktur keliling Bali,” tegas Gubernur Bali tamatan ITB ini.
Dia juga mengungkapkan bahwa Bali memiliki wilayah yang kecil dengan satu kota dan delapan kabupaten, sebenarnya tidak mengiginkan program mass transit untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung saja. Namun sebenarnya memerlukan transportasi yang mengkoneksi semua kabupaten/kota di Bali. Hal ini bertujuan mengatasi kemacetan yang bersumber di Denpasar dan di Badung akibat banyaknya pekerja yang datang dari luar kedua wilayah itu seperti dari Jembrana, Buleleng, hingga Karangasem. Mereka bekerja di sana sehingga terpaksa tinggal di Denpasar dan di Badung.
Kalau transportasi yang mengkoneksikan semua kabupaten/kota di Bali ini tersedia, maka orang yang bekerja di Denpasar – Badung tidak perlu lagi tinggal disana. Mereka pasti tinggal di wilayah masing—masing, karena mereka mempunyai kewajiban sosial di keluarga dan di desa adat masing-masing. Hal ini kemudian akan membantu mengurangi migrasi penduduk ke Denpasar dan Badung serta pemerataan pembangunan di Bali akan terwujud. Pun kepadatan penduduk berkurang di wilayah Denpasar – Badung. “Jadi yang kami perlukan sebenarnya adalah transportasi yang mengkoneksi semua kabupaten/kota di Bali,” jelas Gubernur Koster saat menjawab pertanyaan World Bank Group terkait bantuan yang diinginkan Pemprov Bali.
Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste World Bank Group, Satu Kahkonen, menjawab pernyataan Gubernur Koster dengan menyampaikan bahwa untuk program kereta api LRT sedang diproses. Pihaknya menunggu fase dua dari hasil feasibility study. Program kereta api LRT ini sejatinya sudah dilaksanakan oleh World Bank Group di beberapa kota lain. Bila setelah feasibility study menunjukkan hasil yang memungkinkan dan cocok dengan skema yang dimiliki oleh Wolrd Bank Group, kemungkinan Bank Dunia bisa mensupport Bali. Terlebih nanti tim transport World Bank melakukan assessment untuk menguji perencanaan tersebut agar berjalan.
“Bank Dunia berkomitmen mendukung program mass transit untuk mendukung Bapak Gubernur Bali mewujudkan Bali Net Zero Emissions (NZE). Saya baru mengerti, kenapa Bapak Gubernur ingin melakukan pemerataan pembangunan di Bali, karena transportasi ini akan membantu mengurangi kepadatan transportasi di Denpasar. Untuk itu sekali lagi, Bank Dunia akan siap membantu Pemprov Bali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan Koster yang menunjukkan kesiapan dengan melakukan komunikasi ke Menteri Bappenas, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR RO,” ungkap Satu Kahkonen.
Untuk program pengelolaan sampah berbasis sumber, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih kepada Bank Dunia yang sebelumnya membantu tiga TPST di Denpasar melalui Kementerian Bappenas. Kini TPST tersebut beroperasi. “Ini program yang saya rancang bersama Menteri Bappenas Bapak Suharso Monoarfa dan ini merupakan program yang pertama kali terwujud berkat sinergi Bank Dunia. Mudah-mudahan di program prioritas daerah berikutnya, Bank Dunia kembali dapat memfasilitasinya melalui Kementrian Bappenas,” tegas Koster.
Dia juga menyampaikan Bali akan mendorong pembangunan TPST di Denpasar, selanjutnya di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana, untuk menjadi prioritas. Dengan demikian, menurut Gubernur Koster, masalah sampah di Bali selesai untuk menjaga kepentingan ekosistem alam dan menjaga kualitas pariwisata Bali sebagai destinasi pariwisata utama dunia.
Mendengar penjelasan Gubernur Bali soal program pengelolaan aampah berbasis sumber, Satu Kahkonen berjanji akan memasukkan usulan Gubernur Bali (Pembangunan TPST di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana) ke dalam catatan program Bank Dunia. “Sebelumnya kami diminta melakukan kunjungan oleh Menteri Bappenas Suharso Monoarfa ke Bali. Setibanya di Bali, kami pertama kali melihat tumpukan sampah, sehingga pandangan kami ke Bali bukan melihat pantai, namun melihat sampah yang betumpuk-tumpuk. Hal ini menjadi pengalaman yang berkesan. Atas kondisi yang kami lihat, maka kami langsung mencapai kesepakatan untuk mensupport program TPST ini,” tegas Satu Kahkonen.
Untuk program sistem pertanian organik, Gubernur Koster menyatakan yang telah diatur oleh Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2019 ini mampu menurunkan emision karbon. Target di Tahun 2024 tuntas diberlakukannya sistem pertanian organik untuk menjadikan Bali pulau organik. Dengan pertanian organik, kualitas pangan akan makin bagus dan sehat, tidak akan mencemari lingkungan, dan tidak menganggu ekosistem keaneragaman hayati, dengan hasil kualitas air makin terjaga. Apalagi Kementerian Pertanian sangat mendukung sistem pertanian organik di Bali.
“Untuk program yang ditawarkan oleh Bank Dunia kepada kami mengenai program penanaman beras guna menambah hasil panen dan meningkatkan perekonomian para petani, maka saya sangat setuju atas program itu untuk dilaksanakan di Bali khususnya,” jelas Gubernur Koster yang langsung mendapat jawaban dari Satu Kahkonen bahwa Bank Dunia akan mempertimbangkan bantuan kepada Bali sebagai tempat pengembangan program penanaman beras.
Tidak hanya sektor pertanian yang menjadi prioritas, Gubernur Koster juga menjelaskan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang dijadikan landasan untuk mentransformasikan perekonomian Bali agar Pulau Dewata tidak saja bergantung pada sektor pariwisata. Tetapi mengubah struktur fundamental perekonomian Bali dengan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas sistem pertanian organik; sektor kelautan dan perikanan; sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali; sektor industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi; sektor ekonomi kreatif dan digital; dan sektor pariwisata, yaitu pariwisata berbasis budaya, berorientasi pada kualitas, dan bermartabat.
Konsep Ekonomi Kerthi Bali juga sudah didukung oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera pada Jumat (3/12/2021). “Kalau Bank Dunia bisa mensupport ini, maka akan membuat perekonomian Bali ini lebih sehat dan berbasis pada potensi di kabupaten/kota se-Bali yang ramah lingkungan dan perekonomian Bali bisa berjalan secara berkelanjutan,” tegas Gubernur Koster.
Terakhir mengenai program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih melalui penerapan energi baru terbarukan, Gubernur Koster menyatakan Pemprov Bali secara keseluruhan memiliki program yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk semua sektor. Supaya udaranya bersih, maka dikeluarkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih sesuai pelaksanaan Pergub Bali No.45 Tahun 2019, dan KBLBB yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019. Tujuan utamanya ingin menciptakan Bali mandiri energi. Pihaknya ingin membangun pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar yang tidak dari fosil, namun menggunakan energi baru terbarukan, minimun gas. (dwa)
