Ratusan Petani, Nelayan, dan Pekerja Rentan, di Jembrana Tercover BPJS Ketenagakerjaan

jumat bpjs
PERJANJIAN KERJASAMA - Penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkab Jembrana, belum lama ini. (DenPost.id/ist)

Jembrana, DenPost.id

Jembrana menjadi kabupaten pertama di Bali yang memberikan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkab Jembrana, belum lama ini.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan 10 pekerja rentan dicover BPJS di masing-masing desa. Untuk di Jembrana terdapat 41 desa. Sedangkan jumlah pekerja yang tercover total 410. “Kategori pekerja rentan itu termasuk nelayan, petani, tukang ojek, buruh harian, tukang kayu mandiri, tukang batu mandiri, pedagang kaki lima dan pekerja lain, yang tidak penerima upah dari perusahaan atau tempatnya bekerja,” ungkapnya.

Baca juga :  Mekepung Bupati Cup 2022 Libatkan 177 Peserta

 

Perjanjian kerja sama ini, taambah Tamba, sesuai visi misi Pemkab Jembrana untuk mengintervensi tenaga kerja yang rentan mendapat perlindungan. “Kami sediakan satu desa sepuluh tenaga kerja dengan angsuran Rp16.800/orang tiap bulan selama satu tahun. Ini akan kami tingkatkan bila kondisi keuangan lebih bagus,” tegasnya.

Sedangkan Kepala BP Jamsostek Cabang Bali Denpasar Opik Taufik mengungkapkan Jembrana merupakan kabupaten pertama di Bali yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja rentan. ā€œIni dicanangkan pertama kali di kabupaten yang dibiayai oleh pemkab Jembrana dengan harapan perlindungan program menjangkau satu desa dengan 100 pekerja rentan. Kami sangat memahami bahwa pemerintah daerah berusaha sekuat tenaga bahwa harus ada masyarakat desa yang memberikan perlindungan. Maka dengan program Bupati yang sangat luar biasa ini, mudah-mudahan ke depan terus bertambah. Desa harus makin banyak melindungi masyarakatnya,ā€ terang Taufik.

Baca juga :  Makin Langka, Pohon Juwet Ditanam di Tempat Wisata

Selain itu, pihaknya mengungkapkan bahwa program ini menjadi proyek rintisan untuk kabupaten lain. “Ini juga sudah menjadi program nasional. Untuk di Bali ini termasuk pemerintah daerah melalui anggaran APBD yang memberikan penganggaran untuk masyarakat desa,ā€ tandas Taufik. (yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini