Singaraja, DENPOST.id
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng mengadakan rapat evaluasi verifikasi syarat dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bali, Kamis hingga Jumat, 13 – 14 April 2023, di Bali Handara Golf & Resort, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Rapat yang dibuka Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Komang Dudhi Udiyana, itu menghadirkan narasumber Ngakan Made Giriyasadari Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Bali.
Giriyasa memaparkan beberapa contoh kasus pelanggaran kode etik yang dialami oleh penyelenggara pemilu. Menurutnya, apabila penyelenggara dalam melaksanakan semua tahapan berpegang pada aturan, seharusnya tidak akan berpotensi pelanggaran kode etik.
“Patut kita pahami secara mendalam tata aturan yang berlaku sehingga pelaksanaan Pemilu terhindar dari berbagai pelanggaran,” jelasnya.
Dikatakan pula, tidak semua laporan pada akhirnya akan diproses. Banyak hal yang akan menjadi pertimbangan tim pemeriksa dan kemudian diuji berdasarkan pembuktian.
Anggota KPU Buleleng Divisi Teknis Penyelenggara, Gede Sutrawan, berharap seluruh jajaran penyelenggara pemilu di tingkat KPU Kabupaten Buleleng maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang hadir dapat mempedomani apa yang telah disampaikan oleh narasumber, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran kode etik.
“Karena ketika penyelenggara dinyatakan bersalah dan diberhentikan, maka selain menerima sanksi hukum, mereka juga akan menerima sanksi sosial,” tegasnya. (118)
