Denpasar, DenPost.id
DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2023 di ruang sidang utama DPRD setempat, Selasa (2/5/2023). Rapat paripurna ini terkait penyampaian Keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah (Gubernur) Provinsi Bali tahun 2022. Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama serta dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster.
Pendapat akhir DPRDBali terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2022 ini dibacakan oleh Koordinator Pembahasan Gede Kusuma Putra. Dia mengungkapkan bahwa LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2022 memuat keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2022. Beberapa uraian indikator makro juga dicantumkan dalam LKPJ tahun 2022, dibandingkan dengan indikator makro yang termuat dalam RPJMD Provinsi Bali rtahun 2018-2023 seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita penduduk Bali, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks gini ratio. Sedangkan program prioritas yang menjadi keunggulan kebijakan pembangunan daerah Bali tahun 2022, sesuai RPJMD Semesta Berencana yang dilaksanakan, difokuskan pada program bidang pangan, sandang, dan papan; program bidang kesehatan dan pendidikan; program bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan; program bidang adat, tradisi, seni-budaya dan agama; program bidang pariwisata serta infrastruktur pendukung; dana program bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Pelaksanaan program-program pembangunan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2022 sampai perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2022 yaitu anggaran pendapatan daerah yang direncanakan senilai Rp5.596.479.850.692,00, dan terealisasi sebesar Rp5.905.037.523.797,34 atau 105,51%. Anggaran belanja aaerah yang direncanakan senilai Rp7.541.821.522.461,00 dan terealisasi senilai Rp6.749.127.037.109,59 atau 89,49%. Pembiayaan daerah-neto setelah perubahan direncanakan senilai Rp1.945.341.671.769,00, dan realisasinya sebesar Rp1.193.798.304.068,62 atau 61,37%, yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2021 senilai Rp850.296.343.468 dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp443.501.960.600 setelah dikurangi pengeluaran bembiayaan sebesar Rp100.000.000.000 untuk pembentukan dana candangan. Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, terdapat SiLPA sebesar Rp349.708.790.756,37.
Dikatakan pula, sepanjang tahun 2022 perekonomian Bali mencapai pertumbuhan sebesar 4,84 persen, atau meningkat dibanding tahun 2021 yang mengalami kontraksi sebesar 2,46 persen dan tahun 2020 juga mengalami pertumbuhan negatif 9,34 persen. Tahun 2022, dari 17 sektor lapangan usaha sebagai pertumbuhan ekonomi ada sebanyak 13 lapangan usaha berkinerja positif dan empat lapangan usaha berkinerja negatif. Lapangan usaha berkinerja positif di antaranya transportasi dan pergudangan sebesar 21,55 persen; pengadaan listrik dan gas 16,02 persen; serta penyediaan akomodasi dan makan-minum 13,84 persen. Sedangkan lapangan usaha yang pertumbuhannya masih negatif adalah administrasi pemerintahan; pertahanan dan jaminan sosial sebesar 3,61 persen; pertanian; kehutanan dan perikanan 0,92 persen; informasi dan komunikasi 0,58 persen; serta pengadaan air 0,51 persen.
Mengenai PDRB per kapita Provinsi Bali tahun 2022 mencapai Rp55,54 juta, naik dibandingkan PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp50,53 juta, namun masih berada di bawah angka rata-rata nasional senilai Rp69,43 juta. Laju inflasi Kota Denpasar yang merupakan cerminan keadaan inflasi Provinsi Bali tahun 2022 tidak bisa dibendung yakni mencapai 6,44 persen, melonjak tajam dibanding inflasi tahun 2021 sebesar 2,01 persen. Tingkat inflasi Bali melampaui angka rata-rata nasional yang besarannya 5,51%. Indeks Gini Provinsi Bali tahun 2022 sebesar 0,363, lebih baik dibanding tahun 2021 sebesar 0,378, yang masih termasuk kategori ketimpangan sedang. Persentase penduduk miskin di Bali berdasarkan data BPS pada September 2022 sebesar 4,53%, menurun dibanding tahun 2021 sebesar 4,72%. Angka ini merupakan yang terendah di antara provinsi lainnya di Indonesia. Jika dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali relatif jauh lebih rendah. Secara nasional, persentase penduduk miskin sebesar 9,57%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2022 tercatat 4,80%, menurun dibanding tahun 2021 sebesar 5,37%. Indikator makro terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2022 mencapai 76,44%, meningkat setiap tahun, jauh di atas rata-rata nasional yakni 72,91%.
Karena itu, DPRD Bali menyampaikan beberapa catatan/rekomendasi, agar diperhatikan dan ditelaah kembali secara cermat mengenai rekomendasi dewan terkait LKPJ tahun anggaran 2021 terutama yang belum optimal dan tuntas ditindaklanjuti seperti rekomendasi yang mendorong peningkatan dan pemerataan investasi terutama yang diarahkan pada sektor industri pengolahan hasil atau produk produk sektor primer (pertanian dalam arti luas). Mencermati indikator makro ekonomi Bali dibanding dengan rata rata nasional secara umum, boleh dikatakan lebih baik dari capaian rata-rata nasional. Kecuali tingkat pertumbuhan ekonomi (Bali 4,48% dan rata-rata nasional 5.31%), tingkat inflasi (Bali 6,44%, dan rata-rata nasional 5,51%). PDRB per kapita (Bali 55,54 juta, dan rata-rata nasional 69,43 juta.
Menelaah ekonomi Bali tahun 2022 yakni tumbuh 4,84% atau melampaui target RPJMD di angka rata-rata 3,10%. Hal ini pun diapresiasi mengingat dua tahun terakhir ini ekonomi Bali mengalami kontraksi. Memperhatikan tingkat inflasi tahun 2022 di angka 6,44%, sesungguhnya segala upaya langkah dan kebijakan yang diambil guna mendorong ekonomi tumbuh adalah kesia-siaan. (dwa)
