Gianyar, DENPOST.id
Hingga pertengahan Mei 2023, sebanyak 487.007 jiwa atau 97,04 persen dari total penduduk Gianyar 501.870 jiwa ikut dalam program BPJS Kesehatan. Dari angka itu, sebanyak 14.863 jiwa warga Gianyar belum ikut program BPJS Kesehatan.
Terhadap hal ini, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai upaya supaya mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Cabang Klungkung, Elly Widiani didampingi Kepala Kantor BPJS Kabupaten Gianyar, Komang Wahyunita Premani dan Kabag SDM BPJS Cabang Klungkung, Putu Siswadi, di Gianyar, Rabu (10/5/2023).
Kepala BPJS Cabang Klungkung, Elly Widiani mengatakan
peserta paling banyak saat ini berasal dari segmen pekerja penerima upah sebanyak 164.400 jiwa. Dari 97,04 persen, sebanyak 74 persen masih aktif, sementara sisanya tidak aktif.
Selama ini, BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan 6 rumah sakit yang ada di Kabupaten Gianyar. Untuk mempermudah pelayanan melalui mobile JKN dan juga melalui WA. “Bagi warga masyarakat yang ikut program BPJS kalau tidak punya kartu bisa menunjukkan e-KTP,” kata Elly Widiani.
Dikatakan dia, pihak BPJS Kesehatan tetap melakukan pemantauan terhadap fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau ada peserta BPJS Kesehatan tidak mendapat pelayanan kesehatan, silakan lapor kepada petugas kami,” harap Elly Widiani.
Terhadap belum 100 persen masyarakat Gianyar tercover BPJS Kesehatan, Elly Widiani tidak mengetahui apa alasannya. Pihaknya menduga jika sebagian masyarakat Gianyar masih menggunakan program kesehatan gratis dari Pemkab Gianyar. Tetapi, pihaknya tetap melakukan penyisiran masyarakat yang belum terdaftar. Apalagi saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan akan dijadikan salah satu persyaratan pada sejumlah transaksi, di antaranya pembelian tanah hingga izin usaha.
Bahkan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan, pihaknya bekerjasama dengan perbekel untuk menyasar warga desa.
Pihak BPJS menarget 98 keikutsertaan warga masyarakat pada tahun 2024. “BPJS Kesehatan Cabang Klungkung mengajak peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memanfaatkan semua kemudahan yang disediakan BPJS Kesehatan kepada peserta,” ujar Elly Widiani.
BPJS Kesehatan juga tetap memperhatikan kebutuhan peserta yang belum dapat memanfaatkan teknologi dengan baik, sehingga masih memerlukan layanan yang sifatnya masih konvensional.
“Kita ambil contoh salah satu kemudahan layanan administrasi kepesertaan, kami sediakan banyak kanal, seperti Call Center 165, Mobile JKN, Website, Chatbot Interaktif (Chika), Medsos resmi BPJS Kesehatan hingga layanan administrasi melalui Whatsapp (Pandawa), semuanya berbasis teknologi. Tetapi kami tetap membuka layanan tatap muka bagi peserta yang ingin datang langsung ke kantor untuk layanan tertentu,” katanya.
Kanal-kanal tersebut tentu memberikan banyak keuntungan bagi peserta JKN, di mana peserta dapat mengakses layanan dari rumah, sehingga tidak perlu repot-repot untuk mengantri di Kantor BPJS Kesehatan maupun ke fasilitas kesehatan untuk berobat.
Selain itu, Elly juga menekankan kaitan identitas kepesertaan yang saat ini sudah menggunakan identitas tunggal, yakni NIK. Peserta tidak perlu khawatir jika tidak memiliki kartu JKN pada saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
“Peserta dapat menggunakan KIS Digital yang terdapat pada aplikasi Mobile JKN atau cukup menunjukkan NIK, maka fasilitas kesehatan sudah dapat melakukan pengecekan identitas peserta untuk menentukan hak peserta dalam mengakses layanan di fasilitas kesehatan tersebut,” tandasnya. (116)
