Singaraja, DENPOST.id
Angka kemiskinan ekstrem harus dihadapi dengan strategi jitu. Khusus di Kabupaten Buleleng, pemerintah telah memiliki strategi guna menekan kemiskinan ekstrem ke angka nol pada tahun ini. Yaitu dengan melakukan pemetaan yang akurat sehingga program bantuan disalurkan secara tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, Jumat (12/5/2023) mengatakan, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buleleng sejatinya telah mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2021 angka kemiskinan ekstrem terdapat 10.132 keluarga, sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya menurun ke 5.314 keluarga.
Data tersebut, kata Suyasa, diperoleh melalui pemetaan yang dilakukan pada kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah tersebut menghasilkan data yang akurat terkait keluarga yang berada dalam garis kemiskinan ekstrem. Dia menjamin data tersebut akurat by name by address, sehingga memudahkan penyaluran program bantuan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
“Kita mendata bahkan sampai titik koordinat mana keluarga kemiskinan ekstrem ini berada, ternyata yang masih tersisa hingga saat ini adalah 349 keluarga,” jelasnya.
Setelah data tersebut terhimpun, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi bantuan yang dibutuhkan pada setiap keluarga. Sebab, menurut Suyasa setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda sehingga memerlukan program bantuan yang berbeda pula.
“Contoh, ada keluarga yang memiliki penghasilan namun memiliki rumah tidak layak huni, keluarga lainnya memiliki rumah yang cukup layak namun tidak memiliki penghasilan, nah ini masing-masng memerlukan jenis program bantuan yang berbeda,” jelasnya.
Suyasa melibatkan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan kebutuhan pada masing-masing keluarga dengan kemiskinan ekstrem tersebut. Misalnya, bedah rumah difasilitasi oleh Dinas Perkimta, bantuan pendidikan difasilitasi oleh Disdikpora dan jaminan kesehatan difasilitasi oleh Dinkes.
“Jadi, hampir semua perangkat daerah ditugaskan untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra mengaku sangat memperhatikan akurasi data kemiskinan ekstrem. Oleh sebab itu, pendampingan dilakukan agar setiap data yang berasal dari seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng melalui proses verifikasi dan validasi (verivali) serta pemutakhiran.
Seluruh pemerintah desa dan kelurahan tentunya dilibatkan dalam pendataan tersebut. Pada momen-momen penting seperti musyawarah desa, pihaknya senantiasa melakukan pendampingan dalam pengajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Jadi kami sering mendorong desa, yuk verivali agar data sesuai dengan kenyataan, bukan ada kepentingan yang lain,” tandas Kariaman. (118)
