Semarapura, DENPOST.id
Puskesmas di Kabupaten Klungkung, belum semuanya siap memberikan pelayanan rawat inap. Hal inipun menjadi temuan Komisi III DPRD Klungkung, melakukan sidak terkait pelayanan di Puskesmas Klungkung di Desa Gelgel, dan Puskesmas Dawan 1 di Desa Pikat, Jumat (12/5/2023).
Padahal Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta pun sempat menjanjikan mengoptimalkan semua puskesmas dengan memberikan layanan rawat inap.
Ditemui seusai melakukan sidak, Wakil Ketua Komisi III DPRD Klungkung, I Wayan Buda Parwata mengatakan ada beberapa faktor yang membuat Puskesmas Klungkung 1 dan Puskemas Dawan 1 belum bisa memberikan layanan rawat inap. Selain kondisi gedung yang kurang mendukung untuk fasilitas rawat inap, keberadaan puskesmas yang kurang refresentatif karena lahannya tidak cukup luas juga menjadi salah satu kendala belum bisa menyediakan layanan rawat inap
“Lahannya kurang dari 7 are, tempat parkir saja tidak memenuhi standar,” ungkap Buda Parwata.
Dengan kondisi seperti itu, politisi asal Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan ini mempertanyakan janji Suwirta. Apalagi sebelumnya pihak eksekutif sudah berkali-kali menyampaikan akan mengoptimalkan semua puskesmas bisa memberikan layanan rawat inap. Sementara fakta di lapangan, ada sejumlah puskesmas tidak bisa melayani rawat karena mengalami sejumlah kendala.
“Kami di Komisi III DPRD ingin mendengar langsung solusi yang akan diambil oleh pihak eksekutif terkait persoalan tersebut. Oleh karena itu, kami akan jadwalkan untuk rakor dengan Dinas Kesehatan,” katanya.
Selain di dua puskesmas tersebut, Komisi III DPRD juga mendapat aspirasi soal kondisi Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Dawan Kelod. Di mana, setelah Komisi III DPRD turun ke lokasi, kondisi bangunan Pustu Desa Dawan Kelod, rusak berat. Bagian atap dan plafonnya ada yang jebol. Parahnya, perbaikan terhadap gedung tersebut sudah masuk program prioritas. Namun, sampai sekarang belum juga terealisasi.
“Kita sudah lihat langsung kondisi gedung pustu (puskesmas pembantu) Dawan Klod yang rusak berat. Terus sebatas sudah masuk program prioritas tapi tidak pernah terealisasi,” ungkap Buda Parwata, didampingi Ketua Komisi III DPRD Nengah Ary Priadnya. (119)
