Negara, DENPOST.id
Warga Desa Yehembang dan sekitarnya kini bisa bernafas lega. Pasalnya, jembatan yang rusak dan putus akibat diterjang banjir bandang pada September tahun lalu, saat ini mulai tahap pembangunan kembali. Sebelumnya, warga setempat terhalang aksesnya karena harus memutar ke jalan alternatif dengan jarak cukup jauh.
Kondisi itu menyulitkan warga dan mengharuskan mereka menempuh waktu lebih lama.
Anggaran pembangunan jembatan menggunakan dana BKK Provinsi Bali tahun 2023 senilai Rp 4,6 miliar lebih. Jembatan akan dibangun dengan konstruksi lebih tinggi dari sebelumnya guna mengantisipasi debit dari sungai yang dikhawatirkan sewaktu-waktu tinggi kembali.
“Dengan panjang 36 meter dan lebar 5 meter, jembatan Yehembang-Kedisan dibangun lebih tinggi dari sebelumnya. Saat musim hujan debit air sungai lebih tinggi dari jembatannya, untuk itu kita tinggikan kurang lebih sekitar 3 meter,” ucap Kadis PUPR Jembrana, I Wayan Sudiarta, saat mendampingi Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, dalam sosialisasi pembangunan Jembatan, Selasa (16/5/2023).
Sementara terkait infrastruktur jalan, Pemkab Jembrana terus mengupayakan khususnya jalan kabupaten dan desa yang menjadi tanggung jawab wilayahnya agar dalam kondisi baik.
Dikatakan Sudiarta, sejumlah ruas jalan saat ini dalam kondisi baik, rusak berat dan rusak ringan. Dengan total panjang jalan kabupaten mencapai 1075 km, jumlah jalan rusak ringan mencapai 141,4 km sedangkan rusak berat sepanjang 102,8 km.
Kendati demikian, kinerja jalan kabupaten di Kabupaten Jembrana menurut standar Pemerintah Pusat masih tergolong baik yakni sebesar 79 persen. Angka ini masih lebih tinggi dari yang disyaratkan standar nasional sebesar 75 persen. Dengan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022 mencapai 707,97 km.
Disadarinya, besaran anggaran saat ini menjadi persoalan utama, namun perbaikan jalan rusak akan tetap dilakukan.
Khusus tahun ini, pihaknya hanya memiliki angggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp 15,2 miliar.
Sedangkan untuk perbaikan jalan rusak berat, diestimasikan membutuhkan anggaran total sebesar Rp 300 miliar. Karenanya dia menilai anggaran yang ada saat ini masih jauh dari kata ideal.
Ketebatasan anggaran itu, lanjut Sudiarta, karena ada penurunan DAK Pusat sehubungan berbagai kebijakan strategis Pemerintah Pusat. Selain itu untuk keperluan recofusing anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid -19, serta beban belanja daerah untuk kebutuhan penganggaran pemilu sehingga anggaran pemerintah daerah menjadi terbatas.
Untuk itu, lanjut Sudiarta, Bupati Jembrana sendiri sudah mencarikan beberapa solusi. Di antaranya melalui permohonan BKK provinsi serta anggaran pusat. Di samping itu, dibutuhkan kesadaran warga bersama-sama menjaga umur jalan, terutama dari genangan aliran air selokan, sehingga lebih awet.
“Kita telah mengajukan BKK sebesar Rp 20 miliar, selain itu juga mengajukan ke Kementrian PUPR senilai Rp 79 miliar untuk jalan kabupaten. Sedangkan jalan desa, nantinya akan kita lakukan pendataan dengan menggunakan dana APBD, karena kewenangan jalan kabupaten dan desa ada di pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Tamba menuturkan, pemerintah daerah terus berupaya membenahi infrastruktur-infrastruktur yang ada di Kabupaten Jembrana, apalagi hal itu merupakan kepentingan publik.
Ia turut mengungkapkan untuk jembatan Nusamara yang juga rusak akibat diterjang banjir bandang, diharapkan bisa dieksekusi tahun 2024. (120)
