Tabanan, DenPost.id
Gubernur Bali Wayan Koster bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Desty Damayanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, membuka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) Bali-Nusa Tenggara (Nusra) di Gedung Marya, Tabanan, Rabu (17/5/2023). Acara ditandai dengan soft launching (peluncuran awal) pengendalian angkutan barang/logistik terintegrasi Bali, melepas pengiriman beras produksi Tabanan ke Supermarket Coco Mart, Lotte Mart, Ayu Nadi, Alfa Mart, Carefour, hingga pengiriman telur dari Bangli ke Dompu, NTB, dan ke Sumba Barat, NTT, serta pengiriman sapi dari Tabanan ke Malang, Jatim.
Dalam pembukaan GNPIP Bali-Nusra ini, Gubernur Koster mendapat apresiasi applause (tepuk tangan) dari Deputi Gubernur Senior BI Desty Damayanti, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo, anggota DPR RI Dapil Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Sekda Bali Dewa Made Indra, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho, Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa, Wakil Bupati Jembrana Gede Ngurah Patriana Krisna, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, serta pimpinan Satuan Kerja Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BI. Kepemimpinan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini sebagai Gubernur Bali dinyatakan mampu membawa Provinsi Bali meraih Indeks Ketahanan Pangan (IKP) provinsi tertinggi di Indonesia tahun 2022.
Deputi Gubernur Senior BI Desty Damayanti menyampaikan bangga terhadap Gubernur Koster yang berhasil membawa Provinsi Bali meraih IKP provinsi tertinggi di Indonesia tahun 2022 atau Bali berada di atas Provinsi Jateng dan Sulsel. “Terima kasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster, karena tiga kabupaten di Provinsi Bali (Tabanan, Badung, dan Gianyar) juga masuk sebagai peringkat tiga tertinggi dalam hasil penilaian IKP kabupaten, serta satu kota (Denpasar) yang Bali menjadi IKP kota tertinggi di Indonesia, sehingga membuat Bali secara keseluruhan menjadi provinsi dengan IKP yang sangat tinggi,” tegas Desty, disambut tepuk tangan.
Menurutnya, IPK ini tercapai berkat sinergi yang baik sejak pandemi covid-19 bersama kementerian, lembaga, parlemen, pemprov, dan pemkab/pemkot, sehingga saat ini Indonesia bisa menata ulang ekonomi. Jika tahun
2020 ekonomi Indonesia masih tumbuh negatif minus 2 persen, kemudian tahun 2021 hingga 2023 kuartal I terus meningkat dari 3,7 persen tahun 2021 hingga 5,3 persen tahun 2022, dan 2023 masih berada di level 5 persen. ‘’Kami dari Bank Indonesia memperkirakan ekonomi kita akan berada pada kisaran 4,8 persen hingga 5,3 persen tahun 2023 saat ekonomi di beberapa negara maju masih berat,” jelas Desty Damayanti.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Bali-Nusra di Kota Tabanan yang dijuluki sebagai lumbung berasnya Bali, karena sebagai penghasil padi terbesar di Pulau Dewata. Gubernur berharap agar alam dan budaya Bali yang indah ini dapat memberikan vibrasi positif dan solusi dalam pengendalian inflasi di Bali-Nusra. ‘’Saya atas nama Pemerintah Provinsi Bali mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali beserta seluruh panitia penyelenggara yang turut andil dalam kegiatan ini. Kehadiran kita pada acara ini menjadi momentum yang tepat untuk senantiasa mewujudkan semangat dan kuatnya komitmen bersama sebagai upaya menjaga kestabilan harga dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil,’’ ungkap Gubernur Bali tamatan ITB ini.
Menurut dia, inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkannya. Laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan. Semakin terkendalinya inflasi hingga akhir tahun 2022, merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi di Bali yang semakin solid, seiring didukung berbagai program yang semakin intensif dan terarah antarjajaran pemda, pemerintah pusat dan BI, dalam mengawal pengendalian inflasi di Bali. ‘’Saya berharap koordinasi dan sinergi antar provinsi, kabupaten/kota Bali dan Nusra yang terjalin baik melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan,’’ tegasnya.
Berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi Bali pada April 2023 tercatat 0,04 persen (mtm). Dengan capaian ini, tingkat inflasi tahunan Provinsi Bali sebesar 4.45 persen (yoy). Capaian inflasi tersebut lebih rendah dibanding pada Maret 2023 yang tercatat 5,46 persen. Pada akhir tahun 2023 inflasi Bali diharapkan dapat tercapai sesuai target nasional di kisaran 3% ± 1%. Untuk mencapai target dimaksud diperlukan kerjasama dan sinergitas TPID dengan pihak terkait, khususnya dalam upaya stabilisasi harga, pengelolaan permintaan, menjaga kelancaran distribusi, serta menjamin ketersediaan pasokan yang sejalan dengan program 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).
Pengendalian inflasi ke depan dari komponen volatile food akan menghadapi beberapa tantangan seperti curah hujan yang tinggi, menyebabkan gangguan produksi, kenaikan harga pangan, masih berlanjutnya krisis geopolitik dan dampak lanjutan kenaikan harga BBM nonsubsidi (pertamax dan pertamax turbo), maka diperlukan sinergitas antar-stakeholders. Melalui acara GNPIP Bali-Nusra tahun 2023 dengan tema ‘’Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan melalui Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi, Mepada Payu Antuk Bhuwana Bali Sentosa atau Bersinergi Mewujudkan Bali yang Makmur’’. Tema ini sejalan dengan visi Provinsi Bali ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Target inflasi di Bali-Nusra akhir tahun 2023 sama-sama dapat tercapai di kisaran 2% sampai dengan 4%.
Gubernur Koster juga menyampaikan beberapa strategi yang dilakukan dalam pengendalian inflasi di Bali yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Pertama: melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, untuk pemantauan harga pangan utama setiap hari di Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali dilakukan melalui : aplikasi SiGapura (Sistem Informasi Harga Pangan Utama Strategis) yang kini diperkaya dengan fitur early warning system dan aplikasi monitoring arus masuk barang dan keluar Bali. Kedua: memperkuat kerjasama antar-daerah (KAD) guna mengurangi disparitas harga. Ketiga: melakukan operasi pasar/ bazar pasar murah untuk komoditas pangan strategis maupun SPHP untuk memastikan keterjangkauan harga, dengan melibatkan stakeholders dan berkoordinasi/ kerjasama dengan Bulog. Keempat:
mengoptimalisasikan dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah. Kelima: mengupayakan peningkatan produksi pangan melalui modernisasi dan efesiensi biaya produksi pertanian, memanfaatkan aset tanah pemerintah yang belum termanfaatkan untuk menanam tanaman pangan cepat panen, bantuan sarana/prasarana dan subsidi pupuk serta mengembangkan pertanian organik. Keenam: penguatan kelembagaan melalui optimalisasi peran BUMD pangan provinsi/kabupaten/kota sebagai aggregator untuk mengurangi rantai pasok dan untuk jangka panjang mengupayakan pembentukan pasar induk.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menekankan solusi pengendalian inflasi harus dilakukan dengan: 1) Menjadikan inflasi sebagai isu prioritas; 2) Mengajak masyarakat tenang atau tidak panik terhadap inflasi; 3) Mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 4) Mengaktifkan satgas pangan; 5) Melaksanakan subsidi tepat sasaran, salah satunya subsidi BBM; 6) Melaksanakan gerakan penghematan energi (saat siang hari, matikan lampu dan AC yang tidak perlu); 7) Melakukan gerakan tanam pangan cepat panen; 8) Melaksanakan kerjasama antardaerah seperti daerah yang kekurangan komoditas agar mengambil komoditas pangan ke daerah yang surplus; 9) Intensifkan jaringan pengaman sosial (anggaran belanja tidak terduga, bansos, anggaran desa, realokasi DAU, dan bansos pusat); serta 10) Memperhatikan pengumuman angka inflasi dari BPS dan BI provinsi.
Di akhir acara, Wayan Koster mendapat dukungan dari pelaku UMKM di Tabanan untuk terus melanjutkan kepemimpinannya menjadi Gubernur Bali pada periode kedua. Dukungan tersebut disampaikan saat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini membeli produk lokal Bali seperti beras tabanan, minyak bali, ikan bali, salak bali, sayur bali, telur bali, hingga bawang dan cabai bali di Gedung Marya, Tabanan. (dwa)
