Bangli, DENPOST.id
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jend. TNI (Purn) Hadi Tjahtjanto, hadir di Kabupaten Bangli, Rabu (24/5/2023). Dia datang guna menyerahkan sertifikat lahan atau tanah pada sejumlah warga Bangli utamanya yang ada di Desa Pengotan dan Desa Tamanbali. Sertifikat yang dibagikan ini untuk perorangan maupun milik desa adat.
Rombongan tiba sekitar pukul 09.30 Wita di Banjar Tiying Desa, Desa Pengotan, disambut Danrem 163/WSA, Dandim 1626/Bangli, Kapolres Bangli, Sekda Bangli, Perbekel Desa Pengotan. Selanjutnya rombongan diarahkan menuju Pura Puseh Banjar Adat Tiying Desa, Desa Pengotan.
Hadi mengatakan, ada 46 sertifikat yang dibagikan. Terdiri dari 1 sertifikat Pura Puseh Tiying, 5 sertifikat atas nama perorangan, dan Pura Taman Narmada Raja Taman Bali, 2 sertifikat pura, 3 sertifikat aset pura, 1 sertifikat PTSL atas nama perorangan, 1 sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Bangli, dan 34 sertifikat lainnya milik Masyarakat Desa Adat.
“Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam melakukan percepatan spesifikasi terhadap rumah-rumah ibadah, dan spesifikasi seluruh bidang tanah agar dapat kepastian hukum, rasa aman dan memberi kepastian masyarakat, serta meminimalisir potensi timbulnya sengketa dan konflik pertanahan,” kata Hadi.
Lanjut Hadi, kegiatan penyerahan sertifikat dilakukan secara door to door di Desa Pengotan untuk memastikan agar tidak ada praktik pungli saat penerbitan sertifikat. “Ini sekaligus kami memastikan bahwa sertifikat yang dibagikan telah sesuai dengan penerimanya,” tegasnya.
Setelah di Pengotan, Hadi kemudian menyerahkan sertifikat di Desa Tamanbali. Di desa ini ada 41 sertifikat baik kepada pemohon perorangan maupun milik desa adat setempat yang diserahkan.
Hadi memiliki keyakinan di akhir tahun 2023 Bali akan menjadi Provinsi lengkap dalam penyerahan sertifikat, termasuk Bangli. Diungkapkannya, program ini merupakan sinergisitas serta kolaborasi antara BPN dengan Pemerintah Daerah. Program yang revolusioner, karena sampai sekarang di seluruh Indonesia sudah terdaftar sebanyak 102,3 juta dari 126 juta bidang yang menjadi target kementrian ATR/BPN. Dampak secara ekonomi dari program PTSL adalah masyarakat sudah bisa menggunakan sertifikat tersebut sebagai hak tanggungan, dan uang yang beredar di masyarakat sampai sekarang ada Rp 5.219 triliun, akibat dari pembagian sertifikat hak atas tanah dan hak ekonomi,” katanya.
Sementara itu, Sekda Bangli, Ida Bagus Gde Giri Putra, menyampaikan terima kasih kepada Menteri ATR/ BPN atas kunjungannya di Kabupaten Bangli. Mewakili Pemerintah Kabupaten Bangli serta seluruh rakyat Bangli, pihaknya menyambut baik program yang dilaksanakan oleh kementrian ATR/BPN. Karena melalui program ini kepastian hak hak rakyat atas tanah bisa terpenuhi. (128)
