Singaraja, DENPOST.id
Dalam melakukan Sensus Pertanian Tahun 2023 ini, seluruh tim sensus diminta melakukan pendataan secara objektif dan turun langsung ke rumah-rumah petani. Hal itu ditegaskan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, dalam Sosialisasi Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Buleleng, di Wantilan Sasana Budaya Singaraja, Selasa (6/6/2023).
Lihadnyana menilai pelaksanaan sensus pertanian yang diselenggarakan 10 tahun sekali itu sangat penting dalam penyusunan program-program strategi pembangunan pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Karenanya sensus kepada petani tidak cukup hanya melalui kepala desa, melainkan wajib mengunjungi langsung petani dan kelian subak di seluruh Kabupaten Buleleng. “Sensus itu adalah mencari potret yang sebenarnya, baik dari segi kepemilikan luas lahan, status mereka (petani_red), komoditas yang dibudidayakan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal yang penting juga adalah kondisi ekonomi petani kita,” katanya.
Pihaknya bersama Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna sekarang ini tengah menyusun program kebijakan untuk kesejahteraan petani Buleleng. Melalui langkah komunikasi DPRD Buleleng sebelumnya bersama petani, Lihadnyana menganggap penting aspirasi yang disampaikan petani terkait besaran pajak yang dibebankan. Oleh karena itu, Pemkab Buleleng bersama DPRD Buleleng akan kembali merubah kebijakan nilai pajak. “Beliau (Ketua DRPD Buleleng_red), karena sebagai wakil rakyat sangat merasakan beban pajak petani terlalu berat. Jadi kami akan sesuaikan, dan ini sedang berproses. Saya juga sudah tugaskan Kadis Pertanian melaksanakan program yang membuat petani Buleleng tersenyum,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Endang Retno Sri Subiyandani, menerangkan bahwasannya Sensus Pertanian merupakan pekerjaan rutin setiap 10 tahun sekali di Bali dalam rangka pendataan seluruh sub sektor pertanian, baik itu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, perkebunan hingga pada jasa pertanian. Data seluruh sub sektor pertanian itu nantinya akan menjadi data dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan atau perencanaan. “Hasil dari sensus pertanian ini akan menjadi base epident di lapangan. Jadi, hasilnya sudah dipastikan sesuai dengan kondisi di lapangan dan itu akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan atau perencanaan di sektor pertanian,” paparnya.
Dia menilai, secara umum pertanian di Buleleng adalah yang terbesar di Bali, baik itu secara luas wilayah maupun jumlah komoditi pertanian. Karenanya sensus pertanian yang akan dilakukan tahun ini harus memperoleh data yang tepat dan akurat melalui sistem pendataan door to door dan snowball.
Di singgung terkait pelaksanaan sensus pertanian di Buleleng, Kepala BPS Buleleng, Made Bimbo Abdi Suardika menjelaskan, pelaksanaan sensus berlangsung selama dua bulan mulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023. “Kami akan mengerahkan ratusan personel untuk melakukan sensus nantinya. Petugas pendata sebanyak 439 orang, ada juga tenaga pengawas dan pemeriksa sebanyak 74 orang dan koordinator sensus kecamatan. Totalnya 522 petugas,” jelas Bimbo.
Ditambahkannya, BPS Buleleng akan berkolaborasi dengan Pemkab Buleleng dalam melakukan sensus pertanian agar tidak ada data pelaku usaha pertanian yang terlewat. (118)
