Tekan Pengangguran dan Kemiskinan, Pemkab Badung Luncurkan Program Ucok

senin giri
ROLE MODEL - Pemkab Badung, melalui Bupati Nyoman Giri Prasra, berkomitmen menjadi role model nasional Jamsostek, sebagai bukti negara hadir untuk rakyat melalui pelaksanaan ucok.

Mangupura, DenPost.id

Pemkab Badung berkomitmen menjadi role model nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Hal ini sebagai bukti negara hadir untuk rakyat melalui inovasi Universal Coverage Ketenagakerjaan (Ucok). Inovasi prorakyat ini merupakan berkah pascapandemi covid-19, yang digelar dengan leading sector (ujung tombak) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Badung bersama komponen OPD terkait dan BP Jamsostek Badung.

Program ini juga sebagai bukti nyata komitmen kepemimpinan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam mengurangi angka pengangguran terbuka dan menekan kemiskinan ekstrem di Badung, melalui Jamsostek yang  fokus menyasar para tenaga kerja (naker) formal dan informal. Melalui inovasi Ucok ini ditarget tahun 2026, semua warga di Badung dilindungi oleh Jamsostek.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Drs. I Putu Eka Merthawan, M.Si., mengatakan program Ucok ini merupakan Jamsostek yang  fokus menyasar para naker formal dan informal di Badung. Dijelaskan pula bahwa naker formal yang dimaksud meliputi tenaga kerja yang ada pada SK Bupati Badung. Untuk 7.826 tenaga kontrak di Kabupaten Badung diberikan Rp16.800/orang/bulan, selama bekerja, melalui subsidi Pemkab Badung. “Jadi untuk sektor formal dari tenaga kontrak yang sudah mendapat SK Bupati Badung,” tegas Eka Merthawan, Kamis (15/6/2023).

Berikutnya untuk tenaga formal lain yakni sektor peradatan meliputi sulinggih se-Kabupaten Badung yang telah ada SK Bupati Badung. Termasuk pemangku pura Kahyangan Tiga dan Pura Prajapati, kelian adat, pekaseh, dan pangliman, dengan total berjumlah 2.624 orang.

Baca juga :  Dukung Ops SAR Nanggala 402, KN SAR Arjuna 229 Bergerak ke Banyuwangi

Untuk tahun 2022, tenaga kontrak sudah 100 persen terjangkau jaminan sosia tenaga kerja. Sedangkan untuk tahun 2023, di sektor peradatan juga sudah 100 persen terjangkau. Rancangan untuk tahun 2023, kembali Bupati Badung Giri Prasta membuat gebrakan, memberikan jaminan sosial di sektor peradatan informal. Bahkan, saat ini dirancang Peraturan Bupati (Perbup) Badung. Untuk anggaran perubahan tahun 2023, ditarget sebanyak 30 ribu tenaga informal bisa terjangkau.

Total 30 ribu orang tersebut yang meliputi semua pemangku di luar pura Kahyangan Tiga prajapati, termasuk balian. Pemberian jaminan sosial ini untuk sektor informal ditegaskan dengan perbup yang dipertanggungjawabkan oleh bendesa adat dan diketahui oleh Dinas Kebudayaan. “Kami target 30 ribu tahun 2023 untuk sektor-sektor peradatan informal ini. Nanti dikuatkan dengan keterangan bandesa adat. Dengan persyaratan ber-KTP Badung, dan umur maksimal 65 tahun. Termasuk serati atau tukang banten, pecalang, petugas pasar adat, juru parkir adat, dan sekaa gong adat,” beber Eka Marthawan.

Baca juga :  Tanpa Masker, 4 WNA di Kuta Didenda

Selain sektor peradatan, juga menyasar sektor ekonomi seperti pedagang pasar. Mereka bisa terjangkau juga dengan diketahui oleh bendesa adat serta Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Pihaknya juga akan menyasar petani yang diketahui oleh subak dan dilegalisir oleh Dinas Pertanian. Berikutnya kaum disabilitas yang diampu oleh Dinas Sosial. Kelompok ternak di bawah Dinas Pertanian dan Pangan, kelompok ikan dibawah Dinas Perikanan, perangkat dari desa di bawah Dinas PMD.

Untuk anggaran, beban tugas dari Pemkab Badung, dengan nilai hampir Rp30 miliar hingga tahun 2026. “Untuk tahun 2023 ditarget sebanyak 30 ribu di anggaran perubahan. Untuk tahun 2024, ditarget sebanyak 60 ribu. Ini terus berlanjut hingga tahun 2026, dengan target bisa tercapai 150 ribu krama terjangkau Jamsostek.

Kepala BPJamsostek Cabang Bali Denpasar, Opik Taufik, mengatakan hal ini akan menjadi percontohan untuk kabupaten-kabupaten lain, dan menjadi program nasional. Untuk di Bali, termasuk pemerintah daerah, melalui APBD yang memberikan penganggaran untuk masyarakat desa. Pemerintah pusat memiliki banyak program dalam mengentas kemiskinan.  Salah satu yang penting yakni pemberian santunan bagi pekerja rentan. Langkah itu untuk meminimalisir dampak sosial ekonomi ketika pekerja rentan mengalami risiko. “Tujuannya tidak mewariskan kemiskinan kepada generasi berikutnya,” ungkap Opik.

Baca juga :  Mahasiswa ITS Edukasi Prokes ke Warga Getasan, Petang

“Semisal ada pekerja rentan yang berpenghasilan tidak sampai Rp1 juta per bulan, mengalami risiko, kemudian meninggal dunia, maka pemerintah menyiapkan di Undang-undang Nomor 24, bahwa ada santunan meninggal dunia,” imbuhnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga diamanatkan tugas untuk memberikan beasiswa ke anak peserta bukan penerima upah (BPU). Pemberian beasiswa ini bagi anak dari peserta pekerja informal yang meninggal dunia akibat risiko kerja. “Beasiswa kami berikan dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Diberikan kepada dua anak. Misalnya dalam perjalanannya, peserta meninggal dunia dalam periode tiga tahun, meninggal dunia bukan kecelakaan kerja, maka berhak atas beasiswa bagi dua anak dari TK sampai perguruan tinggi,” beber Opik.

Ini salah satu upaya pemerintah, bila terjadi risiko sosial, maka risiko sosial itu sudah ditanggulangi dalam jaminan sosial. (yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini