Bangli, DENPOST.id
Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ABPD Bangli pekan ini berlangsung maraton. Usai penyampaian LPJ dari eksekutif, langsung ditanggapi dewan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi. Secara umum Parlemen Kabupaten Bangli mengapresiasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih selama ini. Kendati demikian Dewan juga meminta eksekutif untuk segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK RI. Hal itu penting dilakukan agar predikat WTP bisa terus dipertahankan. Selain itu, berbagai sorotan juga disampaikan masing-masing fraksi melalui pemandangan umum yang digabungkan, yang dibacakan I Nengah Darsana, Senin (26/6/2023).
LPJ APBD 2022 ini dinilai masih banyak kekurangan dan kelemahan, terutama dalam hal teknis dan kepatuhan terhadap regulasi. Diuraikan Fraksi Golkar, masih ada kekurangan dan kekeliruan administrasi keuangan Bangli yang tak sesuai ketentuan perundangan berlaku. “Ini mencerminkan masih lemahnya informasi yang responsif dari pelaksana kegiatan di OPD masing-masing. Termasuk adanya sistem dan proses yang berbelit-belit, sehingga menghambat kecepatan proses. Padahal Bangli menggaungkan melompat lebih tinggi,” sentilnya.
Sementara itu, Fraks PDI Perjuangan mengingatkan eksekutif untuk meningkatkan SDM di bidang sistem teknologi maupun infrastruktur. Sedangkan Fraksi Restorasi Hati Nurani mengharapkan predikat WTP yang sudah diraih Pemda Bangli agar dapat memberikan dampak postif bagi masyarakat Bangli secara merata.
Selanjutnya Fraksi Demokrat mengingatkan eksekutif agar penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah bisa maksimal. Hal ini guna dapat menekan SILPA tahun 2022. Demokrat juga mengingatkan eksekutif untuk memperioritaskan anggaran pada sektor-sektor yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarajat utamanya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Bangli. Termasuk pula memberikan prioritas pada peningkatan pelayanan kesehatan.
Pimpinan DPRD Bangli, I Ketut Suastika, menyampaikan, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD 2022 merupakan sumber data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan lemerintahan, pembangunan, pelayanan dan lemberdayaan masyarakat. “Termasuk di dalamnya secara terukur dapat dilihat tentang capaian serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Tentu hal ini, lanjutnya, sangat signifikan bagi perencanaan selanjutnya, terutama dalam kerangka evaluasi kegiatan secara menyeluruh, untuk mengantisipasi program/kegiatan yang belum dilakukan serta program yang belum optimal bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, melalui rapat dewan ini, pihaknya mengajak seluruh hadirin untuk berpikir positif dan bijaksana. Selain itu mencurahkan segala upaya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada, sehingga peningkatan dan percepatan Pembangunan terutama yang menjadi kebutuhan rakyat dapat dipenuhi.
Pada kesempatan itu, Suastika juga menyampaikan penghargaan kepada Bupati Bangli beserta segenap jajarannya. Karena sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam LHP pemeriksaan keuangan untuk tahun 2022 mendapat predikat WTP. “Semoga itu menjadi cambuk bagi saudara Bupati, dan jajaran eksekutif untuk lebih bekerja keras dan semakin meningkatkan kebersamaan, koordinasi dan komunikasi guna dapat mempertahankan kinerja sehingga harapan kita tahun berikutnya predikat tersebut dapat dipertahankan,” tegasnya.
Mengenai adanya temuan administratif dan temuan lainnya yang memerlukan tindak lanjut, kata Suastika, agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Mari kita bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli, dalam tatanan Bangli Era Baru,” tandasnya. (c/128)
