Bangli, DENPOST.id
Pemerintah Kabupaten Bangli terus melakukan pembenahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Hanya saja, angka kemiskinan di Bangli saat ini dituding kian meningkat.
Hal ini sesuai isi pemandangan umum Fraksi Demokrat dalam menyikapi LPJ APBD 2022 yang disampaikan eksekutif pada sidang paripurna di Gedung DPRD Bangli, beberapa waktu lalu.
Fraksi yang diketuai I Made Sudiasa menjabarkan berdasarkan keuangan daerah Tahun 2022, bahwa kemiskinan di Kabupaten Bangli pada tiga tahun terakhir 2022, terus
meningkat dari 5,09 % naik menjadi 5,28 %, yakni sebesar 0,19 %. “Ini merupakan angka dampak pandemi Covid-19. Oleh karenanya pada tahun anggaran berikutnya agar hal ini dapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan memprioritaskan penganggaran pada
sektor-sektor yang terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan, serta padat karya,” katanya.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga mendorong pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk menjadi perhatian yang sangat serius, kualitas tenaga pelayanan kesehatan masyarakat dan strategi persuasif manajemen pelayanan yang ada di banjar dan desa desa sebagai tenaga pelayan kesehatan masyarakat merupakan garda terdepan sangat dominan menjadi penentu
tingkat kesehatan dan kemiskinan masyrakat.
“Dalam hal ini, Fraksi Partai Demokrat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Bangli agar menggunakan dan memanfaatkan sisa anggaran
dengan skala-skala prioritas untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bangli,” ujarnya.
Pihaknya juga menyarankan Eksekutif agar mengefektifkan monitoring dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung sehinnga ditahun berikutnya bisa menekan temuan-temuan dari BPK.
Menyikapi persoalan itu, Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta dalam jawaban eksekutif atas pemandangan umum gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Bangli menyatakan pihaknya telah berproses untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK dan untuk ke depannya akan berusaha agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali. Terkait prioritas penganggaran pada sektor-sektor yang terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan, serta padat karya dapat dijelaskan bahwa jumlah KK miskin berdasarkan data DTKS tahun 2023, yaitu 13.768 KK atau 93.309 jiwa.
“Upaya penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Bangli dilaksanakan melaui program-program, baik yang bersumber dari APBD maupun dari pemerintah pusat antara lain bantuan sosial sembako dengan sasaran 13.678 KK, bantuan program keluarga harapan (PKH) sebanyak 9.260 KPM, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial sebanyak 59 orang,” bebernya. (128)
