Abiankapas, DenPost.id
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Gubernur Bali Wayan Koster meluncurkan Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dan Project Management Office (PMO) Transformasi Ekonomi Kerthi Bali pada Sabtu (19/8) di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Abiankapas, Dentim.
Peluncuran BDF dan PMO Transformasi Ekonomi Kerthi Bali ini juga dihadiri para Deputi Bappennas, bupati/walikota se-Bali hingga kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali. Dalam kesempatan itu, Menteri PPN Suharso Monoarfa mengapresiasi kinerja Gubernur Koster dalam mempercepat transformasi ekonomi Bali melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali yang ditandai dengan peluncuran BDF dan PMO. Dibentuknya BDF ini untuk menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari non-pemerintah dan digunakan khusus untuk kegiatan pembangunan terkait transformasi Ekonomi Kerthi Bali, sekaligus menjadi financial hub di Bali yang memberi dampak ekonomi bagi pembangunan Bali. Pembentukan PMO Transformasi Ekonomi Kerthi Bali memiliki dasar hukum yaitu terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri PPN/Kepala Bappenas No.109/M.PPN/HK/08/2023 tentang pembentukan tim pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Secara khusus, Menteri PPN Suharso Monoarfa menceritakan bahwa sebelum adanya Bali-Kerthi Development Fund, 60 lebih negara di dunia memanfaatkan Municipal Development Funds (MDF) untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu keberhasilan penerapan dari MDF di beberapa Negara yakni Colombia yang mendapat pembiayaan 30 persen untuk sektor pelayanan publik, 30 persen untuk jalan dan transportasi, serta 13 persen mendapat pembiayaan untuk fasilitas pendidikan. Sedangkan di Georgia mendapat pembiayaan 55 persen untuk perbaikan jalan perkotaan dan 20 persen untuk air bersih serta saluran pembuangan. ‘’BDF ini sebenarnya kami mau ciptakan di nasional, namun Bali lebih dulu yang menciptakan. Karena itu, Bali yang dipimpin Gubernur Bapak Wayan Koster menjadi contoh untuk Indonesia yang ikut berkompetisi di kancah dunia dalam mencari sumber–sumber pembiayaan yang inovatif,’’ ungkap Suharso Manoarfa, sambil menambahkan supaya Wayan Koster mau memimpin Provinsi Bali kembali.
Sedangkan Gubernur Koster menyampaikan terima kasih kepada Menteri PPN Suharso Monoarfa, karena punya komitmen sangat kuat, nyata, dan luar biasa, mendukung pembangunan Bali. Salah satunya mendukung Ekonomi Kerthi Bali yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 3 Desember 2021. Bali dijadikan percontohan transformasi ekonomi Indonesia. Transformasi ini ditindaklanjuti dengan pembentukan PMO Transformasi Ekonomi Kerthi Bali hingga dikeluarkannya keputusan menteri tentang pembentukan Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.
Pembentukan PMO untuk: 1) Mempercepat Transformasi Ekonomi Bali; 2) Memberi masukan atau rekomendasi kebijakan kepada OPD pengampu dan pengambil kebijakan melalui resource gap analysis dan feasibility studies agar eksekusi program dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah; 3) Struktur PMO dipimpin oleh kepala sekretariat yang dibantu perangkat daerah selaku koordinator bidang sektor, serta tenaga ahli; 4) PMO juga akan melibatkan kementerian/lembaga, BI, OJK, BPS, dan instansi lain, di luar struktur eksekusi atau sebagai ex-officio, terutama dibagian monitoring dan evaluasi; 5) PMO akan berkoordinasi secara intensif dan menjadi bagian integral dari Sekretariat Transformasi Ekonomi Indonesia; 6) Dalam PMO akan dilakukan pembagian peranan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan 7) PMO mulai bekerja tahun 2023, dengan dukungan dana operasional dari APBN. Menteri PPN Suharso Monoarfa, menurut Wayan Koster, telah mendukung penuh pembentukan Bali-Kerthi Development Fund.
Menurut Gubernur Koster, Bali membutuhkan opsi pendanaan di luar APBD sebagai instrumen pendanaan untuk membiayai program-program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, infrastruktur, dan sarana-prasarana strategis dalam mengimplementasikan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Karena itu, diperlukan pembentukan lembaga dinamakan Bali-Kerthi Development Fund sebagai anak perusahaan dari PT Jamkrida Bali Mandara.
BDF mengambil alih saham PT Sarana Bali Ventura (SBV). Pembentukan BDF telah mendapat dukungan dari Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional berupa: naskah akademik dan rekomendasi. BDF akan berfungsi sebagai lembaga: 1) menghimpun sumber pendanaan baru dari lembaga nasional dan internasional, seperti hibah, filantropi, dan bentuk lain, yang berkaitan dengan dukungan kebijakan penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan; 2) Special purpose vehicle (SPV) untuk menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari non-pemerintah (APBN/APBD); 3) Mensinergikan dan menghasilkan pembiayaan inovatif untuk pelaksanaan program-program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, pembangunan infrastruktur, dan sarana-prasarana strategis; dan 4) Sebagai lembaga financial hub di Bali yang melakukan analisis kebutuhan investasi dan dampak ekonomi investasi di Bali, untuk meningkatkan investasi yang sejalan dengan arah pembangunan Bali. Dukungan selanjutnya yang diberikan Menteri PPN Suharso Monoarfa yakni memberi fasilitas Hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact 2.
Menurut Koster, salah satu potensi pembiayaan pembangunan yang sudah disepakati adalah hibah investasi dari Millenium Challenge Corporation (MCC) yang merupakan lembaga di bawah pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui program Compact 2. Pemprov Bali telah bekerjasama dengan Bappenas dan MCC sejak awal tahun 2022 dalam menyusun program di bidang infrastruktur, UMKM, dan perbaikan perencanaan investasi publik. ‘’Astungkara, MCC dan pemerintah Indonesia pada 13 April 2023 menyepakati hibah sebesar 649 juta dolar AS dari pemerintah AS dan 49 juta dolar AS kontribusi pemerintah Indonesia. Dari jumlah tersebut, Provinsi Bali mendapat pagu alokasi sekitar 160 juta dolar AS (atau sekitar Rp2,4 triliun) yang meliputi proyek percontohan transportasi hijau senilai 95 juta dolar AS, peningkatan kapasitas investasi publik 35 juta dolar AS, fasilitas pembiayaan campuran (blended finance) 10 juta dolar AS, dan pengembangan UMKM sebesar 20 juta solar AS. Hibah dari MCC ini sedapat mungkin akan dikerjasamakan melalui BDF sehingga dapat memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat Bali, sekaligus untuk memperkuat kapasitas BDF. (dwa)
