DPRD Klungkung Cium Ada Pungutan “Ilegal” di Objek Wisata

picsart 23 09 18 21 59 00 606
Anggota DPRD Klungkung, I Made Jana.

Semarapura, DENPOST.id

Masalah kebocoran retribusi di wilayah Nusa Penida, tidak pernah lepas dari sorotan Anggota DPRD Klungkung. Kali ini, anggota DPRD mencium adanya pungutan-pungutan yang tidak resmi yang dilakukan oknum tertentu di lokasi akses menuju lokasi obyek wisata. Masalah inipun diungkap dalam sidang paripurna membahas Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggran 2023, Senin (18/9/2023).

Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Klungkung, I Made Jana. Dalam pandangan umum fraksinya, politisi asal Desa Pejukutan, Nusa Penida ini mengatakan kalau
untuk meningkatkan APBD terutama melalui sektor pariwisata dapat dilakukan melalui pungutan resmi sesuai peraturan yang ada.

Namun pihaknya melihat adanya pemandangan yang tidak sedap di mata masyarakat. Karena kelihatan adanya pungutan-pungutan yang tidak resmi yang dilakukan oknum tertentu di lokasi akses menuju lokasi obyek wisata. Bahkan pihaknya mempertanyakan apakah dibenarkan pihak-pihak tertentu secara bebas menetapkan besaran tarif masuk ke lokasi obyek wisata alam di Nusa Penida.

“Keadaan seperti ini apakah sudah tercium atau sudah diketahui oleh petugas kemudian melakukan pembiaraan terhadap kegiatan pungutan tersebut. Apalagi mengatasnamakan kelompok masyarakat tertentu untuk tujuan tertentu. Atau memang ada petunjuk lain yang membenarkan pungutan yang dilakukan oleh oknum atau pihak tertentu secara bebas menetapkan tarif masuk ke lokasi obyek wisata alam Nusa Penida,” tanyanya.

Baca juga :  All New Astra Toyota Agya dan Toyota Agya GR Sport Resmi Mengaspal di Bali

Masih pada kegiatan kepariwisataan, Jana juga mengungkapkan kalau di masa yang akan datang mungkin menjadi primadona pendapatan untuk Pemkab Klungkung. Namun, saat ini terutama di wilayah kepulauan Nusa Penida, masih ditemukan adanya korban-korban para pengunjung yang berjatuhan di lokasi obyek wisata, seperti di Pantai Kelingking Nusa Penida.

“Pertanyaan kami, sudah sejauhmana pemerintah daerah telah melakukan upaya antisipasi kecelakaan tersebut. Bagaimana bentuk atau wujud pengamanannya, standar pengamannya seperti apa, siapa petugas dan dari mana petugas direkrut untuk melakukan pemantauan sekaligus pengamanan pengunjung di lokasi tersebut?,” katanya.

Baca juga :  PPKM Turun Level, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Sorotan sama juga datang dari Fraksi Golkar DPRD Klungkung. Dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan I Kadek Widya Sumartika mengatakan kawasan pariwisata yang ada di Nusa Penida sekarang sudah berkembang pesat. Jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun manca negara setiap harinya semakin meningkat.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta instansi terkait dengan kepariwisataan agar lebih memperhatikan sarana prasana yang ada di jalur yang dilintasi maupun di area obyek wisata, sehingga pemerintah daerah betul-betul memberi keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Nusa Penida, dan juga terhadap pelaku pariwisata yang lainnya. (119)

Baca juga :  Anggota DPRD Klungkung Meninggal Saat Kunker di Bandung

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini