
Denpasar, DenPost.id
Isu rencana pengembangan moda transportasi berupa light rail transit (LRT) atau kereta api ringan di Bali, belakangan ini semakin menghangat untuk segera direalisasikan. LRT menjadi salah satu perencanaan strategis yang masuk skema masterplan pengembangan infrastruktur transportasi di Pulau Dewata yang tertuang dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional serta Daerah (Ripnas dan Ripda).
Kali ini Bali kembali mendapat sinyal positif dari pemerintah pusat sesuai terungkap saat Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya audiensi ke Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023). Mahendra Jaya saat itu memperkenalkan diri sekaligus memohon arahan langsung dari Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengenai program-program pembangunan di Provinsi Bali oleh pusat.
Menurut siaran pers yang diperoleh DenPost.id dari Pemprov Bali di Denpasar bahwa secara teknis, materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, yang turut dalam pertemuan tersebut. Dia mengungkapkan, selain bersilaturahmi, Pj. Gubernur S.M.Mahendra Jaya secara khusus juga memohon pertimbangan dan bantuan berupa dukungan regulasi serta pendanaan dari pusat guna membangun LRT di Bali.
Berdasarkan penyampaian Pj.Gubernur Bali, menurut Kadishub Samsi Gunarta, Menteri Suharso Monoarfa memberi arahan agar selain menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari luar negeri, opsi pinjaman dalam negeri dapat dipertimbangkan. Urgensi pelaksanaan, menurut Menteri Monoarfa, akan mendorong opsi pendanaan berupa pinjaman dalam negeri untuk memastikan kehadiran pemerintah dalam projek ini. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun prasarana berupa terowongan, trek, stasiun, depo, dan konstruksi sipil lainnya.
Dalam pertemuan tersebut disinggung peluang memerankan Bali-Kerthi Development Fund (BDF) yang diluncurkan beberapa waktu lalu di Bali. Hal ini diharap mampu menjadi jalan keluar dan berperan sebagai special purpose vehicle (SPV) guna mengelola sumber dana nonpemerintah yang digunakan khusus untuk pembiayaan pembangunan Bali, khususnya rencana LRT.
“Kami diminta harus mulai menyiapkan timeline dan menghitung mundur dari saat ground breaking (peletakan batu pertama) yang direncanakan di awal atau periode semester I tahun 2024. Kami harus bergerak cepat karena proyek ini bergulir sangat cepat, dan pemerintah pusat sudah mulai mengambil posisi. Bahkan meminta dan memberi beberapa alternatif jalan keluar bagi Bali untuk mengembangkan dan mengoperasikan LRT,” tegas Samsi Gunarta.
Dia juga merinci jalur LRT yang akan dibangun di Bali pada fase awal dari lintasan Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kuta, hingga Mengwi. Untuk ke depan, direncanakan mencakup seluruh wilayah Bali. Lintasan ini dibagi dalam tiga tahapan yakni fase I: Bandara Ngurah Rai – Seminyak (via Central Parkir); fase II: Seminyak – Canggu; dan fase II: Canggu – Mengwi.
“Yang menjadi prioritas saat ini adalah fase satu Bandara – Seminyak, karena jalur ini mengalami tingkat kemacetan lumayan parah. Fase satu dibagi dalam bagian yaitu fase 1A Bandara – Central Parkir, dan fase 1B Central Parkir – Seminyak. Sebagian besar akan menggunakan jalur bawah tanah, tapi di tempat – tempat yang memungkinkan memakai jalur at grade (menyentuh tanah), maka kita akan gunakan metode itu,” imbuh Kadishub Bali.
Untuk mendapat pembiayaan yang cukup dalam menjaga keberlangsungan pengoperasian LRT secara kontinyu dari pelayanan yang diberikan, maka diusulkan pula agar LRT masuk dalam konsep perluasan layanan sebagai upaya memberi alternatif layanan yang lebih efisien dan memecah kemacetan bandara. “Dalam hal ini, yang kami bicarakan adalah pelayanan ekstra yang nanti dinikmati oleh para penumpang LRT menuju bandara. Di antaranya bisa melakukan check in di luar bandara, mendapat kepastian masuk area bandara tanpa takut terjebak kemacetan, kemudian memungkinkan mereka menikmati waktu yang tersedia saat sisa waktu menunggu pesawat boarding. Mereka masih bisa memanfaatkan sisa waktu untuk menikmati Bali sebelum waktu keberangkatan,” rinci Samsi Gunarta.
Menurut dia, hal terpenting dari skema ini yakni menangani kemacetan, serta memastikan pariwisata Bali berada di posisi next level layanan saat ini. ‘’Pariwisata kita bagus, tapi kita perlu pembenahan melalui dukungan infrastruktur khususnya moda transportasi yang memadai. Ini akan memastikan daya saing Bali meningkat pesat dibanding destinasi-destinasi wisata lain di dunia,” pungkas Kadishub Bali. (dwa)