Semarapura, DENPOST.id
Program bantuan hidroponik untuk warga miskin di Kabupaten Klungkung belum sepenuhnya berjalan lancar. Pasalnya, dari 100 penerima bantuan yang didistribusikan sejak tahun 2021, hanya 50 unit (50%) yang bertahan. Menindaklanjuti persoalan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Klungkung turun tangan untuk melakukan evaluasi.
Salah satu target evaluasi adalah para penerima bantuan hidroponik di Dusun Payungan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung. Mengingat, dari sejumlah bantuan yang tersebar di desa tersebut, tidak sepenuhnya dapat berjalan sesuai harapan. Seperti terlihat di pekarangan milik Ni Wayan Siwi (35). Instalasi bantuan hindroponik justru terbengkalai dan mulai ditumbuhi rumput liar.
Menurut Wayan Siwi, beberapa bulan setelah dipasang, bantuan tersebut sempat berjalan lancar. Bahkan Wayan Siwi sudah merasakan panen beberapa kali. Hasilnya, tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sudah sempat dijual.
“Sempat panen beberapa kali, dapat hasil jual Rp 200 ribu. Saya pakai untuk tambahan kebutuhan dapur,” ungkap Wayan Siwi, Rabu (11/10/2023).
Sayangnya, buah manis berkebun hidroponik tak bisa dinikmati dalam waktu panjang. Sekitar tiga bulan lalu, pipa instalasi bantuan tersebut rusak, sehingga air tidak dapat mengalir lancar. Wayan Siwi pun tidak bisa menanam bibit baru lagi.
“Karena alatnya rusak, jadi kami tidak bisa tanam bibit. Kami juga tidak tahu cara memperbaikinya,” ungkap ibu yang sehari-hari berjualan canang tersebut.
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Klungkung, Anak Agung Putra Wedana tidak menampik bahwa sebagian bantuan hidroponik yang diberikan kepada warga miskin tidak berjalan. Penyebabnya bukan hanya karena masalah teknis, tetapi juga karena keinginan ataupun motivasi KK penerima bantuan yang tidak optimal. Karenanya ketika bantuan yang diberikan rusak ataupun terkendala pada bibit, banyak KK yang memilih untuk menyerah.
Walaupun demikian, Anak Agung Putra Wedhana memastikan pihaknya akan terjun untuk melakukan evaluasi dan mencari solusi.
“Sebagai pemerintah, kami tetap melakukan pendampingan. Setiap bulan kami turun melakukan pengecekan. Kalau ada yang gagal kami akan lakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena ini juga bentuk tanggung jawab kami sebagai pemerintah,” katanya. (119)
