Jadi Calo Pegawai, Oknum ASN Pemkab Badung Ditahan di LP Kerobokan

DIGIRING - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Badung menetapkan salah seorang pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Densa (PMD) Kabupaten Badung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi atau pungli.

Mangupura, DENPOST.id

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Badung menetapkan salah seorang oknum pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Badung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi atau pungli. Usai menyandang status tersangka pada Kamis (2/11/2023), pria berinisial PS itu lantas dibawa ke LP Kerobokan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Badung, Gde Ancana, mengatakan, setelah penyidik memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup, PS selaku ASN ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi gratifikasi atau pungli. Dia disangka melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Gde Ancana, penyidikan perkara tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor: PRINT-1328/N.1.18/Fd.2/07/2023 Tanggal 24 Juli 2023. Dikatakannya, pada tahun 2021 terdapat pengumuman penerimaan pegawai non-ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah. “Saat penerimaan pegawai non-ASN itu, tersangka memanfaatkan pengaruhnya sebagai seorang ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Kabupaten Badung, dengan beberapa kali memasukkan beberapa orang menjadi pegawai non-ASN,” bebernya, Jumat (3/11/2023).

Gde Ancana mengatakan, modus tersangka dalam melakukan perbuatannya dengan cara menawarkan bantuan atau jasa kepada orang yang berkeinginan bekerja di Pemerintah Kabupaten Badung. Agar bisa berjalan mulus dan diterima sebagai pegawai Non-ASN, tersangka meminta pembayaran sejumlah uang terhadap para
orang tua atau calon pegawai non-ASN tersebut. “Tersangka menerima uang tunai atau secara transfer bank. Hasil penyelidikan kami baru ada empat orang korban. Sedangkan uang yang masuk ke rekening tersangka sebesar Rp 665.000.000. Kami masih kembangkan kasus ini,” ucapnya.

Gde Ancana mengungkapkan, para orang tua atau calon pegawai non-ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tersebut juga dipaksa dan ditakut-takuti oleh tersangka. Mereka mendapatkan ancaman dari tersangka bila tidak melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut maka posisi atau formasi pegawai non-ASN itu akan ditempati orang lain. “Namun kenyataannya, setelah menyerahkan uang, para calon pegawai non-ASN belum diterima menjadi pegawai di Pemerintah Kabupaten Badung,” bebernya.

Lebih lanjut dikatakan Gde Ancana, selanjutnya penyidik menahan tersangka selama 20 hari ke depan di LP Kerobokan. “Penahanan dilakukan karena tersangka
PS dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana,” pungkasnya. (124)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini